KPK digugat ke pengadilan oleh Polri terkait penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Menurut Menkum HAM Yasonna Laoly mengajukan pra peradilan hak Polri. 

"Kami tetap, posisi politik kita tetap ingin Presiden Jokowi melantik Budi Gunawan. Harapan kita kejadian ini tidak membuat turbulensi politik di DPR," kata Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda pelantikan kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan dan mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haitin untuk melaksanakan tugas.

Sejumlah tokoh lintas agama mendatangi KPK siang ini. Mereka memberikan dukungan agar lembaga antikorupsi itu dapat mengusut tuntas kasus rekening gendut yang menjerat Kepala Lemdikpol Polri Komjen Budi Gunawan.

Keputusan Presiden Jokowi menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tentu layak diapresiasi, meski dengan catatan. Apresiasi harus diberikan karena keputusan itu diambil di tengah tekanan politik yang pasti datang dari segala arah mata angin.

Kompolnas Muhammad Nasser mengeluhkan peran Kompolnas sering diabaikan instansi lembaga negara lain. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan direkomendasikannya Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana berpendapat Kompolnas sebaiknya lebih selektif dalam menyodorkan nama calon Kapolri kepada Presiden. Dia menyebut Kompolnas hanya sekadar copy paste dalam mengumpulkan data calon Kapolri.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurutnya langkah menunda itu sudah tepat sebab Jokowi tak mungkin membatalkan pelantikan.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) lantas meminta agar semua anggota Polri menghormati keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas Kapolri. Kompolnas juga menyatakan menerima calon Kapolri rekomendasinya ditunda pelantikannya.

‎Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan ini dipandang Partai Golkar kubu Agung Laksono sebagai jalan tepat mencegah turbulensi politik yang mungkin terjadi bila Budi dipaksakan dilantik.