Untuk memudahkan proses pendaftaran JKN, BPJS Kesehatan membuka fasilitas pendaftaran online. Harapannya, masyarakat tidak perlu repot lagi mengantre di kantor BPJS.

Masih ada sebagian masyarakat yang enggan mendaftarkan diri dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu alasan yang cukup 'populer' adalah proses pendaftarannya yang disebut-sebut memakan waktu lama. Oleh sebab itu, kini dianjurkan untuk mendaftar via online.

Suka atau tidak, keberadaan para calo cukup membantu warga yang tidak sempat mengantre di Kantor BPJS Kesehatan. Namun sayangnya tak sedikit pula calo-calo 'nakal' yang menipu warga.

Dari jumlah penduduk provinsi Gorontalo sebanyak 1.157.705 jiwa, sekitar 1.043.446 di antaranya sudah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk memperkuat sarana prasarana, Gubernur Gorontalo berencana membangun rumah sakit tipe B.

Terbatasnya kouta pendaftaran peserta baru program JKN membuat para calon peserta rela antre dari subuh untuk mendapat nomor pendaftaran. Tak terkecuali Mak Iyum, seorang nenek berusia 58 tahun asal Pondok Gede, Bekasi.

Demi mewujudkan universal coverage, seluruh masyarakat didorong untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Antrean panjang terjadi di kantor-kantor Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo kerap memberikan bantuan baik dari lingkup kesehatan, pertanian maupun pendidikan. Kini Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan beberapa syarat. Salah satunya tidak merokok.

Pemprov Gorontalo merupakan salah satu pemerintah provinsi yang berhasil mencapai universal coverage di Indonesia melalui program Jamkesta. Setelah tahun lalu melakukan uji coba impelementasi JKN, kini Gorontalo melakukan perpanjangan kerjasama.

Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan menjamin penduduk mendapatkan fasilitas pengobatan gratis. Atas dasar itu, banyak warga yang rela antre dari pagi untuk dapat mendaftar BPJS.

Program pemberian beasiswa bagi dokter di daerah yang ingin menempuh pendidikan‎ spesialis sejatinya sudah sering dilakukan oleh pemerintah daerah. Hanya saja, tak sedikit dokter yang selesai pendidikan tak kembali lagi ke daerah.