Pencairan dana untuk pembelian pesawat MA-60 buatan China disetujui Badan Anggaran DPR. Mekanisme pembelian pesawat sudah benar menurut pemerintah.

Korban kecelakaan Merpati di Kaimana, Papua, akan mendapat asuransi Rp 800 juta. Sebagian besar uang asuransi berasal dari PT Merpati Nusantara Airlines.

Komisi XI DPR-RI akan meminta audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus pembelian pesawat M-60 asal China.

Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai kecelakaan pesawat Merpati MA-60 adalah buntut dari krisis finansial yang dialami PT Merpati Nusantara. Akibatnya, perawatan pesawat MA 60 sering terganggu.

Komisi XI DPR masih belum juga menemukan dalang di balik pembelian pesawat M-60 buatan China yang dimiliki PT Merpati Nusantara Airlines. Akhirnya rapat pembahasan pun ditunda 2 minggu.

Dirjen Kekayaan Kemenkeu Hadiyanto disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pengadaan pesawat China milik Merpati. Sayangnya, Hadiyanto tak mau berkomentar dan memilih aksi tutup kuping.

Pejabat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan disebut-sebut ikut andil dalam perundingan pengadaan pesawat Merpati jenis MA-60 asal China.

Bukan cuma Indonesia yang tidak mengharuskan pesawat terbang bersertifikat FAA. Kebijakan sama juga diterapkan Eropa dengan sertifikat CASR yang metodenya diadopsi Indonesia.

Isu kasus jatuhnya pesawat Merpati jenis MA-60 di Kaimana, kini menjurus pada dugaan pengadaannya yang bermasalah. Presiden SBY memerintahkan menteri teknis yang terlibat proses pengadaan, agar segera menyampaikan penjelasan kepada masyarakat.

Pembelian pesawat Merpati MA60 diduga terjadi mark up. Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan ini pada KPK.