Mantan Kapolri Jenderal Sutarman disarankan agar menolak jabatan duta besar (dubes) atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditawarkan Presiden Jokowi pada dirinya. Kenapa?

Kepolisian Negara Republik In‎donesia ternyata telah melakukan serah terima jabatan (Sertijab) untuk posisi Kabareskrim. Penyerahan jabatan dari Komjen Suhardi Alius ke Irjen Budi Waseso berlangsung tertutup.

Meski tak ada posisi, ‎Jenderal Sutarman tetap aktif sebagai polisi pasca diberhentikan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sempat menawarkan berbagai posisi strategis untuk Jenderal Sutarman. 

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna. Sidang kabinet membahas soal APBN.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin meminta Presiden Joko Widodo segera menentukan Kapolri definitif. Penentuan Kapolri definitif ini menurutnya agar institusi Polri punya legitimasi dalam pengambilan keputusan.

Presiden Joko Widodo memilih jalan tengah dengan menunda pelantikan calon Kapolri yang telah disetujui DPR Komjen Budi Gunawan, lalu mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Langkah itu dinilai berpotensi melanggar Undang-undang.

Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang juga menjadi pemegang kewenangan sementara Kapolri memberikan imbauan kepada seluruh anggota Polri. Dia meminta anggota Polri tetap bertugas seperti biasa.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menegaskan kalau proses mutasi Komjen Suhardi Alius sudah melalui prosedur yang semestinya yakni lewat Wanjakti. Suhardi dimutasi ke Lemhannas.

Sutarman sudah diberhentikan sebagai Kapolri dengan hormat. Namun karena belum pensiun, Sutarman masih berstatus sebagai jenderal aktif. 

Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk memegang kuasa dan wewenang sebagai Kapolri. Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman tak setuju dengan keputusan Jokowi menunjuk Plt Kapolri.