Mabes Polri menegaskan nama-nama rekening gendut Polri yang dinyatakan clear tidak bisa dibuka ke publik. Tapi menurut Komisi Informasi Pusat (KIP), nama pemilik rekening itu bisa dipublikasikan.

Permintaan Koalisi LSM untuk membuka nama-nama rekening gendut ditolak Mabes Polri. Tak hilang akal, Koalisi LSM akan meminta tafsir ke Komisi Informasi Publik (KIP).

Proses pembahasan UU di DPR disinyalir rawan potensi suap. Apa alasannya? Di lembaga yang katanya wakil rakyat itu rentan dengan masuknya berbagai kepentingan.

Kerugian yang ditanggung negara akibat pembalakan liar alias illegal Logging cukup besar. Dalam sehari, kerugian akibat perbuatan yang merusak lingkungan tersebut mencapat Rp  83 miliar atau Rp 30,3 triliun per tahun.

Nama-nama perwira tinggi Polri yang mempunyai rekening gendut hingga kini belum diungkap secara resmi. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) meminta hal itu tidak ditanyakan lagi karena undang-undang tidak membolehkan.

Pansus RUU Tindak Pidana Pencucian Uang Komisi III DPR masih meragukan usulan pemberian kewenangan penyelidikan bagi PPATK. Karena rangkap jabatan yang diemban Ketua PPATK Yunus Hussein dan pengangkatan yang dilakukan Presiden RI.

Sidang dengan agenda vonis terhadap Jodi Haryanto, terdakwa kasus pencucian uang senilai Rp 32 miliar, ditunda. Alasan yang dikemukakan lewat pengacaranya, Jodi mengalami sakit sehingga tidak sanggup menjalani sidang.

Mabes Polri tidak berani menyebutkan nama perwira polisi yang terkait dugaan rekening mencurigakan. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang hanya menguak rekening perwiranya yang sudah dipidana yakni milik seorang kompol di Papua.

Ketua PPATK Yunus Husein berang. Ini terkait dengan beredarnya isu mengenai isu RUU PPATK, di mana lembaga itu meminta kewenangan seperti KPK.

PPATK menyangkal membocorkan laporan hasil analisa rekening sejumlah jenderal polisi. PPATK memastikan pihaknya tidak pernah mengeluarkan data tersebut.