Penangkapan Wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dinilai membuat gaduh negeri bahkan memperburuk pemberantasan korupsi. Presiden Jokowi harus mengevaluasi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, dan Kabareskrim Irjen Budi Waseso.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Padahal KPK tengah bekerja keras mempercepat penanganan sejumlah perkara, termasuk kasus dugaan rekening gendut Komjen Budi Gunawan. Keberpihakan Jokowi kini diuji.

"Bapak Presiden dan Bapak Menkopolhukam (Tedjo Edy Purdijatno) jangan main-main dengan organisasi Polri. Terus sekarang kejadian seperti ini (Bambang ditangkap polisi -red)," kata Oegroseno di Gedung DPR.

Eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno bersuara lantang soal kisruh penanganan kasus Bambang Widjojanto. Dia berani bicara keras dan tegas soal kelakuan oknum polisi. Bagaimana komentar lengkapnya?

Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Kapolri, meminta Polri menon aktifkan dua jenderal polisi yang dinilai menjadi biang carut kepolisian. 

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyebut kejanggalan dalam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Oegroseno bahkan marah atas sikap lancang dari Kabareskrim Irjen Budi Waseso sehingga ingin menampar juniornya itu

Kompolnas harus turun tangan menelusuri kesalahan prosedur atas penanangan perkara Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus terkait sengketa Pilkada di MK. 

KPK Berencana menemui Presiden Joko Widodo terkait penangkapan Bambang Widjojanto, tanpa ada proses hukum terkait kasus yang menjerat komisioner yang dikenal vokal dalam pemberantasan korupsi. 

Goyangan terhadap KPK terjadi lagi. Kali ini menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang telah terkonfirmasi ditangkap penyidik Bareskrim Mabes Polri. Serangan ini dikaitkan dengan penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Bagaimana kronologi serangan terhadap KPK?

Pakar hukum Guru Besar UGM Prof Denny Indrayana, Guru Besar Universitas Andalas Prof Saldi Isra, dan Dosen Hukum UGM Zainal Arifin menggugat UU Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK).