Sengketa hasil Pilkada Jatim mendekati babak akhir. Apabila MK memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Kaji) maka KPU akan melakukan investigasi atas KPUD Jatim.

Syarat penyertaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sumbangan dana kampanye kali ini berasal dari usulan Ditjen Pajak.

Peserta Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengadu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena merasa dicurangi. Khofifah ingin KPU belajar dari Pilkada Jatim.

Penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU menuai protes karena dinilai melanggar aturan. KPU pun menyatakan siap digugat.

Ketidakberesan kinerja KPU memunculkan suara-suara yang menganjurkan anggota KPU mengundurkan diri. Jika memang itu lebih baik dan ada mekanismenya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary siap mundur.

KPU berkeyakinan DPT yang telah diumumkan merupakan sesuatu harus mereka lakukan. KPU berkeyakinan langkah yang mereka ambil dapat mencegah angka golput yang diperkirakan bisa mencapai 1 juta.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan jumlah pemilih yang memiliki hak suara pada Pemilu 2009 nanti. Namun daftar pemilih tetap (DPT) yang dimumkan KPU mengalami pengurangan.

Dalam pidatonya di sidang paripurna, Ketua DPR Agung Laksono mengkritik kinerja KPU. Menanggapi kritik tersebut, KPU justru berterima kasih. KPU mengakui kinerjanya layak dikritik.

KPU dinilai lemah dalam melakukan koordinasi dengan daerah yang mengakibatkan kurang validnya daftar pemilih tetap (DPT). KPU membantah hal tersebut. KPU menilai justru KPU di daerahlah yang lemah berkoordinasi.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemungkinan besar akan berubah. Meski mengakui kinerjanya kurang optimal, KPU tidak mau disalahkan sendirian. Sebab Pemerintah juga punya tanggung jawab atas DPT itu.