Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network besutan Denny JA merilis survei mengenai kekhawatiran publik atas posisi Kapolri saat ini. Publik mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menentukan Kapolri definitif. 

Posisi pucuk pimpinan Polri saat ini diwakilkan oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Namun di sisi lain, Komjen Budi Gunawan yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri juga disetujui oleh DPR. 

Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (7/1/2015) lalu. Namun Mabes Polri tidak menonaktifkan Komjen Budi.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti memberikan arahan di hadapan seluruh Kapolda se-Indonesia. Salah satu poin yang disampaikan adalah terkait soliditas Polri di tengah kemelut Komjen Budi Gunawan dan pergantian Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

Kabareskrim Irjen Budi Waseso dianggap memiliki kedekatan dengan Komjen Budi Gunawan, Kalemdikpol dan juga Kapolri terpilih yang berstatus tersangka. Apa jawaban mantan Kasespimti ini menanggapi isu kedekatan tersebut?

Irjen Budi Waseso tidak tahu alasan pimpinan Polri memilih dirinya duduk di kursi Kabareskrim. Namun Budi siap dan akan loyal terhadap Polri.

Kabareskrim Irjen Budi Waseso mengingatkan perlunya koordinasi dan taat nota kesepahaman yang sudah ditekankan kedua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri.

Komisi III DPR tetap akan berkirim surat ke Presiden Jokowi soal posisi Kapolri. Saat ini posisi itu lowong dan tugas keseharian Kapolri dilaksanakan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.

Penunjukan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menjadi pemegang kuasa dan wewenang Kapolri menuai protes salah satunya karena tak meminta persetujuan DPR. Namun, menurut Jusuf Kalla, hal ini tak perlu persetujuan DPR.

Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menuntut Presiden Joko Widodo segera menunjuk Kapolri definitf dalam dua hari ini. Namun Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas UGM Refly Harun tak setuju dengan Aziz.