Isu tak sedap menerpa Panja RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Informasi beredar, ada uang Rp 5 miliar mengalir ke kocek oknum sejumlah anggota DPR. Benarkah?

4 Fraksi di DPR yakni Golkar, PDIP, PPP, dan Hanura tidak setuju kalau KPK mempunyai kewenangan mengusut pidana pencucian uang. Langkah para politisi di Senayan itu pun dikritik.

DPR masih menggodok RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar segera disahkan. UU itu akan menggambarkan sikap anggota dewan mendukung atau tidak pemberantasan korupsi nanti.

Fraksi Hanura menolak disebut melemahkan KPK dalam RUU TPPU. Tindakan menolak KPK memiliki kewenangan memeriksa pidana pencucian uang diklaim justru memperkuat RUU TPPU

Terdakwa kasus mafia pajak, Andi Kosasih menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Andi dengan 3 pasal berlapis sekaligus.

Kewenangan pengusutan pidana pencucian uang yang rencananya juga akan dimiliki KPK dihambat. Disinyalir ada gerakan dari oknum tertentu di panja RUU PPTPPU yang menghendaki KPK tidak memiliki kewenangan itu.

Wacana pemblokiran dinilai tidak adil jika hanya ditujukan pada BlackBerry. Kementerian Kominfo juga diimbau turut mendesak pihak Apple, Microsoft, Yahoo, dan Google, agar mau membangun server dan pusat datanya di Indonesia.

Untuk kesekian kalinya, Mabes Polri menegaskan pihaknya tidak bisa mengumumkan nama-nama pemilik rekening gendut. Polri berdalih ada aturan yang melarang mereka mengumumkan nama-nama tersebut.

Sampai penutupan Masa Sidang ke-4 realisasinya DPR baru dapat menyelesaikan 5 (lima) RUU. Itu pun bukan berasal dari Prolegnas 2010 (atau RUU yang berasal dari kumulatif). Artinya DPR belum menyelesaikan satu pun RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas. Memprihatinkan.

Mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Jodi Haryanto, divonis 1 tahun penjara oleh PN Jaksel. Jodi terbukti bersalah atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan saat menjabat sebagai Direktur Utama PT EPS.