Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan masih banyak dikeluhkan. Beberapa persyaratan dinilai terlalu kaku, sehingga menyulitkan pelayanan dalam kondisi darurat.

Ahli penyakit dalam dari RSUP Dr Sardjito mengakui bahwa angka kenaikan kasus lupus di Yogyakarta maupun di Indonesia memang tidak sedrastis kasus yang lebih umum seperti demam berdarah. Namun penyakit ini tidak bisa dianggap sepele begitu saja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menaikkan premi. Usulan kenaikan premi sebesar Rp 27 ribu sesuai perhitungan selama ini dianggap masih relevan, tetapi masih akan dihitung lagi.

Indonesia memiliki 9.731 Puskesmas. Dari jumlah tersebut 9.488 sudah dilengkapi fasilitas, peralatan kesehatan memadai, serta memiliki tenaga medis sehingga siap untuk melayani masyarakat tanpa harus ke rumah sakit.

Ada 243 Puskesmas yang kondisinya rusak berat sehingga belum mampu melayani masyarakat. Selain itu masih ada Puskesmas yang tidak memiliki fasilitas memadai dan mengalami kerusakan fisik, dan keterbatasan tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek membeberkan program kerjanya di awal tahun 2015 untuk Indonesia bagian barat. Pada acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) di Batam, Nila ingin agar tingkat kesehatan di daerah tertinggal untuk semakin ditingkatkan.

Meski pemerintah kini giat mengembangkan jamu sebagai obat tradisional, namun penerapannya secara klinis untuk digunakan luas di rumah sakit masih jauh. Pasalnya hingga kini obat jamu belum ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Uang Rp 1,2 miliar yang diperlukan bayi Ryuji Marhaeni (5 bulan) untuk menjalani prosedur cangkok hati memang tidak sedikit. Sayangnya, BPJS tidak bisa menjamin biaya sebesar itu. 

Permenkes 59 tahun 2014 berisi standar tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jika biayanya tidak sesuai dengan aturan yang telah menjadi dasar, maka BPJS tidak bisa menanggungnya. Pun jika cangkok hati biayanya melebihi ketentuan.

Pemprov DKI telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,3 triliun untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dalam APBD 2015. Angka itu lebih kecil dibanding anggaran untuk KJS tahun sebelumnya yang mencapai Rp 2 triliun.