Tarik menarik soal opsi dalam RUU Pilkada akan berakhir pada hari ini di sidang paripurna. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arief Wibowo menyatakan telah melobi semua fraksi.

Sidang paripurna yang salah satu agendanya akan mengesahkan RUU Pilkada telah dimulai. Tak seperti paripurna lainnya, anggota DPR banyak hadir dalam rapat kali ini.

Hari ini RUU Pilkada akan disahkan setelah menentukan satu di antara dua opsi, langsung atau lewat DPRD. Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding berharap proses tersebut dilakukan secara musyawarah.

Hari ini Rapat Paripurna DPR RI akan mengesahkan RUU Pilkada. Sebelum menghadiri sidang, Fraksi PDIP melakukan rapat di ruang rapat Komisi X.

Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tentang Revisi UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).‎ Rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu hanya dihadiri oleh 6 orang anggota DPR.

Sekitar 50 pengacara dari Peradi Kota Bandung melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro. Mereka menyatakan penolakannya atas rencana DPR RI yang akan mengesahkan RUU Advokat yang akan mengganti UU No 18 tahun 2003.

PKS menegaskan akan tetap konsisten tidak masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. PKS berharap sikap ini akan membawa keberuntungan untuk periode pemilu mendatang.

Koalisi Merah Putih (KMP) tetap berkeras bahwa pilkada harus dilakukan lewat mekanisme DPRD. Politisi senior PDIP Pramono Anung meminta KMP untuk meniru sikap partainya.

PD berbeda sikap dengan Koalisi Merah Putih (KMP) soal opsi dalam pembahasan RUU Pilkada. Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar Sudarsa berpendapat bahwa PD harus terima konsekuensi politik.

Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri adakan rapat internal bersama jajaran DPP. Menurut Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, rapat kali ini untuk membahas persiapan rakernas.