Laporan keuangan DKI Jakarta tahun 2013 mendapat opini yang Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK itu menjadi rapor merah atas jalannya kepemimpinan Jokowi-Ahok. Apa tanggapan Ahok?

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI selama dua tahun terakhir ini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI selama dua tahun terakhir ini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan pemeriksaan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Atas laporan itu, BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Jika pemerintah melakukan hedging dalam waktu tertentu, kemudian rupiah menguat, maka aktivitas hedging bisa ditafsirkan sebagai kerugian negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan para pejabat tinggi negara lainnya di kantor BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten 'menghadiahi' Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan opini terburuk. Ini alasannya.

Sejumlah kalangan mengungkapkan perlunya Ditjen Pajak untuk terlepas dari Kemenkeu. Langkah ini bisa meningkatkan kinerja perpajakan dan perekonomian nasional.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kelemahan anggaran pada sistem pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh pemerintah.

BPK mencatat 3 faktor utama penyebab tidak tercapainya target pendapatan pajak 2013. Tahun lalu, penerimaan pajak tercatat Rp 1.099 triliun, lebih kecil 4% dari target yang sudah ditetapkan.