Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar menegaskan proses privatisasi perusahaan plat merah, baik IPO ataupun rights issue terus berjalan. Meskipun kasus IPO Krakatau Steel (KS) saat ini sedang dibahas serius dengan DPR.

Komisi VI DPR RI secara aklamasi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas proses penjatahan saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KS). Untuk menyentuh aspek data pembeli saham KS.

Keputusan untuk memprivatisasi PT Krakakatau Steel Tbk melalui Initial Public Offering (IPO) merupakan keputusan politik tahun 2008 yang telah disepakati antara DPR dan Kementerian BUMN periode lalu.

Data pembeli saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KS) bisa dibuka sepanjang itu bukan rahasia negara.

Pihak Metro TV sudah melakukan pemeriksaan internal kepada wartawannya yang diduga terlibat jual beli saham PT KO KS. Dalam pemeriksaan itu, Metro tidak menemukan bukti wartawannya terlibat.

Redaksi Kompas menghormati putusan Dewan Pers yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik atas pembelian saham IPO KS oleh wartawan Kompas. Kompas langsung memberhentikan wartawan yang dimaksud tersebut.

Dewan Pers menyatakan jika pembelian saham IPO Krakatau Steel (KS) oleh wartawan merupakan pelanggaran kode etik  dan penyalahgunaan profesi wartawan. Karena itu, Dewan Pers meminta manajemen Koran Kompas menjatuhkan sanksi yang sepatutnya kepada wartawannya.

DPR meminta IPO sejumlah BUMN dihentikan hingga masalah IPO PT Krakatau Steel tuntas. Namun Ketum Kadin, Suryo Sulisto meminta agar IPO BUMN yang sudah siap tidak lagi ditunda-tunda.

Polemik seputar kisruh penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel (KS) terus bergulir. Pihak Komisi VI DPR membantah dapat jatah saham IPO KS seperti rumor yang beredar saat ini.

Anggota DPR mendesak Kementerian BUMN untuk menunda seluruh privatisasi BUMN lewat penawaran saham perdana (Initial Public Offfering/IPO)  sebelum kasus IPO Krakatau Steel (KS) selesai.