Tak biasa, surat kepercayaan diserahkan kepada ketua Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) atau Dewan Tertinggi Militer selaku pemegang sementara posisi Kepala Negara.

Sama seperti Esemka, ketika baru berdiri di Indonesia tahun 1978 lalu, pabrik Daihatsu pun ternyata memiliki kapasitas produksi yang sama yakni 300 mobil per bulan.

Nilai perdagangan Indonesia dengan Thailand makin terpuruk dan defisit US$ 350,6 juta di Januari 2011. Ini karena Indonesia rajin mengimpor mobil dari negeri gajah putih tersebut.

Nama Joko Sutrisno merupakan salah satu orang yang berperan di balik mobil Esemka. Namun di tengah maraknya pemberitaan mobil Esemka melancong ke Jakarta, tiba-tiba Joko Sutrisno diganti dari jabatannya.

Meski belum bisa dipastikan kehadirannya, Daihatsu ternyata berharap banyak pada mobil mungilnya yang didesain oleh anak bangsa, A-Concept. Daihatsu berniat untuk mengekspor mobil satu itu ke pasar mobil Eropa.

Pemerintah berjanji tidak akan membiarkan Thailand 'berpesta' ditengah booming penjualan mobil Indonesia. Karena itu, pemerintah mendorong industri komponen untuk maju agar bisa menyokong pertumbuhan produksi dan penjualan mobil tiap pabrikan yang ada.

Sejak lama pasar mobil Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu pasar terseksi di dunia yang penjualannya akan makin meningkat di masa depan. Bahkan di tahun 2025 mendatang diperkirakan akan ada lebih dari 4 juta mobil diproduksi di Indonesia.

Mengikuti sang saudara kembar, Chevrolet Colorado, yang direncanakan akan segera masuk pasar Indonesia, Isuzu D-Max generasi terbaru pun siap menjelajah Indonesia. Persaingan pasar pikap pun diprediksi akan makin ketat.

Toyota akhirnya menyampaikan niatnya untuk memproduksi mobil lebih banyak di Indonesia kepada pemerintah. Pada 2014 nanti Toyota bisa memproduksi 230.000 unit mobil per tahun.

Kemanakah arah industri otomotif Indonesia sebenarnya. Sebab beberapa waktu lalu, Indonesia digambar-gembor akan menjadi pusat produksi pabrikan mobil dunia untuk di kawasan ASEAN, tapi kini fenomena mobil nasional memancing pemerintah untuk ikut serta seperti Malaysia. Jadi dimanakah posisi pemerintah?