Pengesahan dana APBD Riau tahun 2011 sangat mengejutkan. Sebab dari 55 anggota DPRD Riau, masing-masing menerima dana aspirasi Rp 2 miliar dan bantuan sosial Rp 500 juta. Pengesahan ini menimbulkan pro dan kontra.

Dalam kurun waktu seminggu ini, Polda Jabar menargetkan bisa melengkapi berkas pemeriksaan dua tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bandung.

Polda Jabar mengakui penyelesaian kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kabupaten Bandung, terkesan berjalan lambat. Polda berdalih, rangkaian proses penyelesaian kasus tersebut sangat panjang.

BPK mengindikasikan adanya penyimpangan dana bansos di daerah. Dana itu tidak tersalurkan untuk masyarakat tetapi untuk kepentingan politik.

Birokrasi ternyata menyedot dana paling besar dalam anggaran daerah pemekaran. Kebutuhan bagi birokrasi yakni berupa fasilitas dan kegiatan operasional.

Sattipikor Polda Jabar segera melimpahkan berkas pemeriksaan tersangka Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Rencananya berkas setebal 50 sentimeter itu diserahkan ke Kejati Jabar pada Kamis (20/5/2010)

Polda Jabar menyatakan cukup terkait pemeriksaan terhadap tersangka korupsi yang melilit Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar. Jika diperlukan keterangan kembali, Abubakar cukup senyum saja.

Wakil Jaksa Agung Darmono membantah bahwa mutasi Kajari Batam dilakukan karena terkait penolakan untuk menghentikan kasus korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tatang Sutarna tiba-tiba dimutasi dari jabatannya. Tatang menduga mutasi dirinya terkait dengan sikapnya yang menolak menghentikan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kota Batam sebesar Rp 23 miliar.

Mantan General Manager Klub Sepakbola Persisam Putra Samarinda, Aidil Fitri, mengamuk saat ditahan tim penyidik Kejari Samarinda, Kaltim. Tersangka diduga terlibat korupsi dana bansos APBD Samarinda Rp 37,5 M.