Terdapat penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2012 dan 2013. Penyimpangan ini berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp 14 miliar rupiah.

Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi dalam penggunaan uang negara di Provinsi Jawa Jatengh, BPK RI mengimbau Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, agar melakukan non cash transaction (NCT) dalam pengadaan barang dan jasa.

Sejumlah menteri ikut konvensi capres PD, ada juga PNS yang ikut ajang pencarian capres Partai Demokrat tersebut. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengingatkan bahwa tugas utama menteri adalah mengurus tugas negara.

Sebelas orang yang terdiri dari sejumlah pejabat eksekutif dan PNS menjadi peserta Konvensi Capres PD. Presiden SBY yang juga sebagai Ketum PD telah memberikan sinyal kepada pejabat dan PNS yang menjadi peserta konvensi.

Peraturan mengenai keharusan cuti bagi peserta konvensi yang masih berkarir di instansi pemerintahan masih belum jelas. Ali Masykur Musa yang juga anggota BPK RI, menyatakan siap cuti jika ada keharusan dari BPK.

"Acaranya malam ini laporan konvensi kepada Ketua Majelis Tinggi, kedua pengarahan atau pembekalan Ketua Majelis Tinggi," ujar Syarief Hasan.

Pemprov Jabar siap tidak lagi melakukan transaksi tunai dalam pelaksanaan proyek atau tender pada 2014 mendatang. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi uang negara.

BPK membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan III bagi 165 sarjana (S-1). Rekrutmen ini untuk ditempatkan pada Kantor Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan BPK untuk mengawasi manajemen dan transaksi yang dilakukan bersama dengan rekanan termasuk BUMD. Kerjasama ini untuk mengantisipasi terjadi tindak pidana korupsi baik di Pemprov maupun BUMD.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong non cash transactions (NCT) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini untuk memudahkan pengawasan penggunaan keuangan negara dan mengantisipasi adanya korupsi.