"Temuan kita ada 13.969 kasus dengan nilai Rp 56,98 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo.

Demonstrasi mahasiwa menuntut penuntasan dugaan korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten terus bergulir pasca tertangkapnya adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tb Chaeri Wardana. Mahasiswa juga mendesak KPK segera menangkap dan mengadili Atut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar refleksi dan apresiasi pengelolaan barang milik negara (BMN) oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Berkas perkara Bansos di Provinsi Banten di KPK 'naik kelas'. Perkara tersebut kini berada di tahap penyelidikan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengakui ada yang tidak wajar dalam proyek alat kesehatan dan pembangunan jalan di Banten. Proyek yang tengah diselidiki KPK ini memang terindikasi merugikan negara.

BPK memastikan Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah yang cukup bermasalah dalam pengelolaan dan bantuan sosial. Wilayah yang dipimpin Ratu Atut Chosiyah kerap mengeluarkan dana tak wajar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggelembungan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) hingga 200%. Hal ini terjadi sebelum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Alokasi untuk perjalanan dinas birokrasi meningkat dalam APBN 2014 cukup besar yaitu sekitar Rp 32 triliun. Jumlah nominal tersebut meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain pemborosan keuangan negara, alasan penolakan karena perjalanan dinas biasanya dikorupsi oleh birokrasi.

Hasil audit BPK periode 2009 hingga semester I-2013 terhadap keuangan Pemprov DKI Jakarta, memberikan catatan 3.140 rekomendasi yang 12,80% belum ditindaklanjuti.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dinilai tidak memiliki data akurat mengenai produksi minyak Indonesia.