Penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 batal ditetapkan hari ini oleh Dewan Pengupahan karena ketidakhadiran perwakilan para buruh.

Penetapan upah minimum provinsi (DKI) Jakarta 2014 dipastikan batal diputuskan hari ini.

Pengusaha tekstil dan garmen tak keberatan dengan rencana aksi mogok buruh, namun yang membuat kalangan pengusaha resah adalah aksi sweeping.

Perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan DKI Jakarta hari memilih absen saat rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014. Kenapa?

Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan gaji karyawan BUMN tidak berpatokan pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

UMP DKI 2014 tengah dirapatkan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sekitar 500 buruh yang menuntut UMP Rp 3,7 juta menggeruduk kantor Gubernur DKI Joko Widodo itu. Akibatnya jalan arah ke Thamrin ditutup.

Rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk menetapkan rekomendasi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta siang ini diwarnai aksi demo buruh.

Tuntutan buruh untuk kenaikan upah memiliki dasar sangat kuat. Kenaikan upah juga akan memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah-pengusaha lebih baik fokus pada musuh bersama.

Diperkirakan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 sebesar 15%-20% di atas KHL atau sekitar Rp 2.644.839 hingga Rp 2.759.832 per bulan.

Para pengusaha pemilik pabrik atau industri padat karya di Jabodetabek mulai gelisah menyusul demo buruh yang menuntut kenaikan UMP sebesar 50% di 2014.