detikNews

Apa yang Mau Dibubarkan dari FPI?

Polisi yang disebut-sebut bisa membubarkan organisasi massa itu, dalam hal ini FPI mengaku bukan menjadi domainnya. 

Kamis, 05 Jun 2008 15:16 WIB

detikNews

Menkumham: Tidak Suka Kepemimpinan Peradi, Ganti Mekanismenya

Pemerintah mengakui Peradi karena konsekuensi dari UU Advokat. Sehingga, pemerintah mengimbau, jika ada yang salah dengan Peradi, ganti saja mekanisme organisasinya.

Kamis, 05 Jun 2008 14:38 WIB

detikNews

KAI: Peradi Otomatis Bubar

Aksi saling klaim para advokat dibawa sampai Istana. Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai Peradi sudah bubar.

Rabu, 04 Jun 2008 22:23 WIB

detikNews

Menkumham: MK Sudah Pilih Peradi

Keberadaan Peradi sebagai organisasi tunggal advokat di Indonesia tidak terbantahkan lagi. Putusan MK sudah menguatkannya.

Rabu, 04 Jun 2008 20:04 WIB

detikNews

Secara Hukum, FPI Bisa Dibubarkan

Menkumham Andi Mattalatta menyatakan FPI secara hukum tak bisa dibubarkan. Namun advokat senior yang juga anggota Wantimpres membantah dengan keras pernyataan Andi itu.

Senin, 02 Jun 2008 14:32 WIB

detikNews

Pemerintah Kaji Ulang RUU Kerahasiaan Negara

DPR mengembalikan RUU Kerahasiaan Negara (RUU KN) ke pemerintah. Pemerintah diminta mengkaji ulang RUU itu.

Jumat, 30 Mei 2008 18:09 WIB

detikNews

2 Kubu PKB Bisa Mendaftar ke KPU

Kepengurusan PKB baik kubu Muhaimin Iskandar dan Gus Dur dinilai berada dalam status quo. Siapa yang berhak ikut Pemilu 2009?

Rabu, 07 Mei 2008 15:53 WIB

detikNews

Sakit Sinus, Eks Menkum Hamid Awaluddin Batal Beber Kekayaan

Mantan MenkumHAM Hamid Awaluddin batal membeberkan kekayaannya. Duta Besar RI untuk Rusia ini mengaku sedang menjalani perawatan di SIngapura pascaoperasi sinus.

Selasa, 29 Apr 2008 12:59 WIB

detikNews

Pemerintah Inkonsistensi Soal RUU Pengadilan Tipikor

Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menggarap RUU Pengadilan Tipikor. Padahal tenggat waktu 3 tahun hampir berakhir.

Selasa, 15 Apr 2008 22:45 WIB

Moneter

Penerbitan Sukuk 2008 Maksimal Rp 15 Triliun

Pemerintah akan menerbitkan sukuk maksimal sebesar Rp 15 triliun di tahun ini. Jumlah ini didasarkan besaran aset yang menjadi jaminan pemerintah untuk instrumen tersebut.

Selasa, 08 Apr 2008 09:01 WIB