Kemenkes menerima berbagai laporan yang jadi perhatiannya terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Setelah JKN berjalan satu tahun lebih, kini berbagai revisi tengah dirundingkan untuk memperbaikinya.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan promotif dan preventif. Artinya, puskesmas mempunyai peran penting untuk menjaga masyarakat di daerahnya tetap sehat dan terhindar dari penyakit.

Fasilitas kesehatan (faskes) primer seperti klinik pribadi dan balai pengobatan pada era JKN menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar. Oleh karena itu kemenkes beserta BPJS berencana untuk mengapresiasi faskes yang berprestasi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, memeriksa 19 puskesmas dari 36 puskesmas yang ada, terkait dugaan penyalahgunaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) anggaran 2014.

Sudah satu tahun lebih sejak BPJS berjalan dan dalam evaluasinya masih ada masalah seperti menumpuknya pasien di RS. Untuk mengatasi hal tersebut sebetulnya ada sistem rujukan namun diakui oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) belum berjalan maksimal.

Pelayanan hemodialisa atau cuci darah dilakukan kepada pasien gagal ginjal dengan fungsi ginjal yang menurun. Pelayanan ini pun termasuk dalam layanan kesehatan yang dicover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan lebih dari satu tahun. Masih banyak masalah memang, namun seharusnya masalah-masalah tersebut sudah bisa dipetakan dan disusun pemecahannya.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dikatakan akan mengeluarkan Permenkes baru dalam waktu dekat. Permenkes tersebut akan mengatur soal tindakan pencegahan fraud yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak luar sebagai mitra BPJS.

Sistem tata kelola keuangan program JKN memang dijaga dengan baik oleh BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak yang bisa jadi melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

YLKI sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang membela kepentingan konsumen mengadakan bulan penampungan keluhan BPJS. Bulan penampungan ini rencananya digelar hingga Mei 2015.