Penolakan pelemahan KPK melalui revisi UU terus bergulir. PPP menolak pembonsaian kepada KPK.

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa kembali menegaskan sikap PAN terkait rencana revisi UU Pilpres di DPR. Menurut Hatta, UU Pilpres tak perlu direvisi.

Fraksi Partai Demokrat di DPR akhirnya memutuskan untuk meminta pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihentikan. Alasannya, revisi tersebut dikhawatirkan malah akan melemahkan keberadaan KPK dengan adanya usulan mengamputasi sejumlah kewenangan komisi.

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan wewenang kepada KPK menyadap setiap terduga korupsi. Namun dalam revisi UU KPK, disisipkan pasal yang banyak menuai kontroversi.

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyebut KPK sebagai lembaga ad hoc, berbeda dengan yang didengungkan politisi selama ini. Tidak adanya penyebutan sebagai lembaga ad hoc itu juga tidak tercantum dalam draf revisi UU KPK yang dikritik banyak kalangan itu.

Draf usulan revisi undang-undang KPK saat ini sudah sampai di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Partai Golkar setuju revisi Undang-Undang KPK dalam tiga hal. Apa itu?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak pernah dimintai pendapat seputar revisi Undang-Undang KPK. Bagi KPK, revisi UU itu belum diperlukan.

Kementerian Kesehatan akan segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Menyusul langkah pemerintah terebut, DPR akan menyusun RUU mengenai perlindungan kesehatan rakyat dari bahaya rokok.

FPKS DPR melakukan rotasi besar-besaran di jajaran anggotanya di DPR. Sekitar 70 persen formasi PKS di DPR dirombak. Siapa saja mereka?

Draf revisi UU KPK dianggap akan melemahkan KPK. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menegaskan KPK tak boleh dilemahkan.