Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikukuh menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Akan tetapi langkahnya sedikit terganjal lantaran berkas APBD dikembalikan oleh Kemendagri karena ketidaksesuaian format.

DPRD DKI menyebut Pemprov DKI Jakarta berupaya 'menyogok' mereka untuk tidak mengutak-atik APBD 2015 dengan dana sebesar Rp 12 triliun. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang disebut-sebut 'menyuap' legislatif?

Kemendagri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut belum ada hal yang mengarah pada potensi penyelewengan.

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan lagi RAPBD Provinsi DKI Jakarta 2015. Bagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo soal itu? 

Perseteruan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI memasuki babak baru. Bagaimana tidak, parlemen Kebon Sirih tersebut kini melempar 'bola panas' menyusul dikembalikannya APBD DKI 2015 oleh Kemendagri lantaran terdapat ketidaksesuaian format.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menduga ada oknum DPRD yang ikut campur tangan dalam pengajuan format APBD 2015 DKI ke Kemendagri. Menurutnya, ada pihak legislatif secara diam-diam bersurat ke Kemendagri.

Kemendagri mengembalikan dokumen RAPBD DKI 2015 untuk disempurnakan. Struktur APBD disebut tak sesuai dengan aturan sehingga tak bisa dievaluasi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.

DPRD DKI dituding Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok main-main dengan APBD DKI. Ada dana Rp 8,8 triliun yang coba dimasukkan dalam APBD untuk DPRD. Tak jelas untuk apa peruntukannya. Ahok meradang. 

Dokumen APBD 2015 dikembalikan oleh Kemendagri lantaran formatnya tidak sesuai dengan PP No 58 Tahun 2005. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)? 

Gubernur DKI Ahok meminta penyusunan APBD DKI 2015 menggunakan proses e budgeting agar tak ada lagi penyelewengan anggaran. Namun, ternyata pengisiannya tak sesuai dengan format PP No 58 Tahun 2005.