Meski terindikasi kuat melanggar peraturan yang ada, Bareskrim Polri tetap ngotot untuk menangani kasus korupsi di Korlantas tanpa mengindahkan keberadaan KPK. Sikap polri ini dinilai cukup arogan.

Polri bersikeras menyidik dugaan korups di Korlantas Mabes Polri. Mabes Polri meminta KPK saling berbagi barang bukti dalam kasus ini. Jika tidak, Polri akan menyita barang bukti yang dibawa KPK.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menyebut pihaknya lebih berhak menangani kasus korupsi di Korlantas karena lebih dulu melakukan penyelidikan kasus ini. Benarkah demikian?

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy berharap agar KPK dan Polri bisa harmonis. Kedua institusi ini mesti saling mendukung. Bak pesawat, KPK di depan dan Polri sebagai sayapnya. 

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman menantang KPK melakukan uji kejujuran soal tanggal penetapan dimulainya penyelidikan kasus simulator SIM. Berani?

KPK memastikan sudah lebih dahulu menyelidiki kasus simulator SIM daripada Polri. Seperti diungkapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kasus itu diselidiki sejak Januari 2012. 

KPK memang akhirnya bisa mengangkut dokumen dari Korlantas Polri. Tapi, tidak bisa begitu saja diakses. Buktinya, walau sudah dibawa ke KPK, dokumen itu masih tetap ditunggui petugas polisi. Serius?

Posisi Deputi Penindakan KPK yang sempat kosong kini telah terisi. Warih Sadono yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penuntutan menempati Deputi Penindakan KPK.

KPK telah menetapkan status tersangka untuk Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo serta dua orang swasta dalam kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri. KPK akan memblokir rekening para tersangka ini.

KPK angkat bicara mengenai penetapan lima tersangka Mabes Polri yang tiga di antaranya telah menjadi tersangka di KPK. Lembaga antikorupsi itu meminta Polri mundur demi mematuhi perintah Undang-undang.