Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional yang diadakan KPU 3 hari yang lalu, saksi Prabowo-Hatta menolak hasil perolehan suara di beberapa daerah. 

Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) mengapresiasi keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pilpres yang jujur dan adil. Untuk itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddique akan memberlakukan sistem reward and punishment pada dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 beberapa saat jelang pengumuman pemenang. Ketua DPR RI Marzuki Alie lebih berharap Prabowo menggugat ke MK.

Tim sukses Prabowo-Hatta menolak pelaksanaan Pilpres 2014 dan akan menempuh jalur hukum ke DKPP dan MK. Ketua MK Hamdan Zoelva kemudian mengapresiasi hal tersebut.

KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar pertemuan di kantor DKPP pasca penetapan capres dan cawapres pada Selasa (22/7) kemarin. Pertemuan dihadiri hampir seluruh komisioner.

Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 lantaran, menurut Prabowo, banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres. Tim Prabowo-Hatta Rajasa akan menempuh upaya untuk memperjuangkan aspirasinya, salah satunya dengan mendayagunakan kekuatan parlemen.

Tim sukses Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menolak proses pelaksanaan Pilpres 2014 karena melihat ada banyak kecurangan di sana-sini. Atas dasar ini, mereka berniat melaporkan penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

KPU telah menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Namun, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai pelaksanaan Pilpres dipenuhi kecurangan dan akan meneruskan ke jalur hukum.

Calon presiden Prabowo Subianto menuntut penyelenggara pemilu menjamin proses pemilihan presiden dan wakil presiden berjalan bersih dan transparan. Hal itu menurut dia dijamin oleh undang-undang.

Kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Komisi Pemilihan Umum tidak melanjutkan proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional.