RUU Hukum Material Peradilan Agama Bidang Perkawinan atau RUU Nikah Siri yang masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR ternyata baru berupa judul dan penjelasan awal. Draf lengkap RUU tersebut belum diterima Baleg.

Massa Parade Nusantara tumpah ruah di depan Gedung DPR RI. Mereka meminta agar di dalam RUU Desa, 10 persen dari APBN dapat langsung dialokasikan ke desa. DPR berjanji akan mengawas RUU itu.

Ketidaksinkronan antara DPR dan Menteri Agama Suryadharma Ali soal RUU Nikah Siri membuat publik bingung. Untuk membahas masalah ini, Senin (22/2/2010) besok, jajaran Departemen Agama (Depag) akan melakukan rapat.

Pernyataan Menag Suryadharma Ali bahwa RUU Hukum Materil Peradilan Agama tidak masuk Prolegnas, terbantahkan. Pasalnya, Baleg DPR menyatakan bahwa RUU tersebut masuk Proglenas, bahkan menjadi proritas pembahasan tahun 2010.

DPR tetap ingin melakukan studi banding ke 3 negara untuk mencari bandingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena anggarannya sudah tersedia. Namun studi banding itu tidak menjadi prioritas.

KY seolah bagai macan ompong. Lembaga yang tujuan awal berdirinya untuk mengawasi kinerja para hakim ini kini merana karena UU-nya tak kunjung dibahas. KY pun meminta agar pembahasan UU-nya menjadi prioritas.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 akhirnya disahkan dengan sejumlah catatan. Banyak interupsi menjelang pengesahan Prolegnas yang akan menjadi masukan untuk Badan Legislatif (Baleg).

Pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 ditunda. Banyak interupsi menjelang pengesahan Prolegnas yang berbuntut molornya agenda pembahasan hak angket skandal Bank Century dalam sidang Paripurna DPR.

Ketua FPPP DPR mengaku terkejut kadernya di Komisi III DPR, Dimyati Natakusumah ditahan Kejati Pandeglang. FPPP pun akan segera membedah guna mencari tahu latar belakang kasus hingga Dimyati ditahan.

Sekali pun tak dijatah kepengurusan DPP, para pendukung JK masih menduduki posisi mapan di Senayan. Eks Ketua DPP Golkar era JK Burhanuddin Napitupulu ditempatkan sebagai Ketua Komisi II DPR.