detikNews Sidang Kasus e-KTP, Jaksa KPK akan Hadirkan Saksi dari Kemendagri Sidang dugaan kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP akan kembali digelar pada Kamis (16/3) besok. Rabu, 15 Mar 2017 15:34 WIB
detikNews Fraksi Golkar: Munaslub Cuma Rumor, Ada yang Mau Ambil Keuntungan Kahar Muzakir berkali-kali memastikan kepada wartawan bahwa Munaslub Golkar cuma rumor. Siapa yang mengembuskan? Rabu, 15 Mar 2017 14:59 WIB
detikNews Kasus Apa yang Lebih Besar Nilai Kerugiannya Dibanding e-KTP? Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sedang menangani kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang lebih besar dari kasus e-KTP. Rabu, 15 Mar 2017 14:48 WIB
detikNews Mereka yang Masih Dicegah ke Luar Negeri Terkait Kasus e-KTP Sejumlah saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP masih menyandang status dicegah bepergian ke luar negeri. Rabu, 15 Mar 2017 14:03 WIB
detikNews Soal Wacana Hak Angket Kasus e-KTP, Golkar: Jangan Gosip Terus Jika hak angket kasus korupsi e-KTP hendak digulirkan, Golkar meminta tujuannya diperjelas terlebih dahulu. Rabu, 15 Mar 2017 14:03 WIB
detikNews Solo Kehabisan Blangko e-KTP Sudah lebih dari 4 bulan Pemkot Solo kehabisan blangko e-KTP. Rabu, 15 Mar 2017 12:51 WIB
detikNews Agus Rahardjo Jawab Tudingan Fahri: Yakinlah, Itu Semua Tak Terjadi Ketua KPK Agus Rahardjo meyakini apa yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepadanya adalah tidak benar. Rabu, 15 Mar 2017 12:43 WIB
detikNews Ketua KPK: Ada Kasus yang Dugaan Kerugiannya Lebih Besar dari e-KTP Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut ada kasus baru yang ditangani KPK yang indikasi kerugian negaranya lebih besar daripada kasus korupsi proyek e-KTP. Rabu, 15 Mar 2017 12:20 WIB
detikNews Ketua KPK Cerita soal Disiplin Tolak Gratifikasi di Singapura Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan gratifikasi sering dianggap sebagai jalan pintas dan lazim di Indonesia. Rabu, 15 Mar 2017 11:11 WIB
detikNews Fahri Ajukan Hak Angket Kasus e-KTP, PDIP: Itu Kurang Tepat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan hak angket terkait dengan kasus e-KTP. Anggota Fraksi PDIP Arya Bima menganggap langkah tersebut kurang tepat. Rabu, 15 Mar 2017 11:03 WIB