Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dan sejumlah anggotanya diadukan Agus Condro ke KPK terkait penerimaan sejumlah cek usai pemilihan DGS BI Miranda Gultom tahun 2004. Taufiq Kiemas minta Tjahjo ksatria.

DPD-RI mendesak KPK mengusut kasus tunggakan pembayaran royalti oleh 6 perusahaan batu bara pada negara. Mereka menyerahkan data yang bisa membantu KPK usut kasus tersebut.

Penangkapan anggota KPPU M Iqbal berbuntut panjang. Presiden SBY diminta memanggil para komisioner lembaga tersebut guna menguji keputusan yang dihasilkannya selama ini.

Sekjen PAN Zulkifli Hasan semula tak percaya anggota KPPU M Iqbal tertangkap tangan KPK karena diduga menerima uang suap dari Billy Sindoro. Setelah menjadi berita di semua media bahwa M Iqbal tertangkap basah, barulah Zul yakin.

PPATK telah melaporkan 41 nama anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kepada KPK karena diduga menerima cek perjalanan. KPK pun diminta untuk segera memanggil 41 anggota/mantan anggota DPR tersebut.

Sejumlah kalangan mendesakan agar KPK segera mengambilalih kasus mega korupsi BLBI. Namun hal tersebut tergantung kemauan Presiden SBY untuk menuntaskannya.

Mantan anggota DPR Komisi IX Agus Condro mengaku belum menerima surat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan.

Depdiknas menggandeng KPK karena anggaran pendidikan naik menjadi 20 persen dari RAPBN. Langkah Depdiknas itu dinilai hanya mencari citra.

Anggaran pendidikan nasional sudah mencapai 20 persen dari total RAPBN 2009, sesuai amanat UUD 1945. Depdiknas pun menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan.

Pemerintah harus menetapkan batas waktu pembayaran tunggakan royalti batubara sebesar Rp 7 triliun. Tindakan ini perlu dilakukan sehingga tunggakan tersebut segera dibayarkan.