Kebijakan APBN yang dikeluarkan Badan Anggaran DPR selama ini cenderung bermasalah dan rawan kolusi. Membubarkan lembaga ini bukan solusi.

DPR tengah menjalankan rencana besar road map pembenahan kinerja DPR. Termasuk diantaranya wacana pembubaran Badan Anggaran DPR, Badan Legislasi DPR, dan lainnya.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ignatius Mulyono mengungkapkan 13 alasan dari fraksi-fraksi agar pembahasan RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan ditunda atau diendapkan. Banyak hal yang harus dipikirkan dari RUU ini.

Penyebab RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan menjadi kontroversi, salah satunya karena masyarakat tidak memahami dengan pasti judul RUU itu. Sehingga, ada kesan DPR sedang berencana mengatur produk tembakau dari hulu sampai hilir.

Pembahasan tentang pembagian daerah pemilihan (dapil) dalam perubahan UU 10/2008 tentang Pemilu sama pentingnya dengan pembahasan ambang batas keterwakilan parlemen (parliamentary threshold).

PKS akan mengirimkan kader-kader terbaiknya untuk masuk menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu yang akan dibentuk Masa Persidangan I Tahun 2011-2012. Ada 4 kader terbaik yang akan masuk Pansus UU Pemilu.

Rapat hari ini kembali molor dari jadwal yang ditentukan. DPR RI, Kamis (21/7) ini menggelar Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011. Berdasarkan jadwal yang tertera di depan ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ada tujuh agenda yang akan dibahas.Pertama, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU Penanganan Fakir Miskin. Ketiga, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Rumah Susun.Keempat, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kelima, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan.Keenam, pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap dua RUU usul inisiatif, yaitu RUU usul inisiatif Komisi II DPR tentang Aparatur Sipil Negara dan RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang perubahan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Ketujuh, Laporan Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) mengenai Tata Kerja BAKN DPR dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Rapat yang rencananya berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut, hingga pukul 10.00 WIB belum juga dimulai. Rencananya, rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Pembahasan RUU Pemilu mengenai besaran nilai ambang batas parlemen semakin memanas. Badan Legislatif (Baleg) DPR telah menyerahkan rumusan draft RUU tersebut kepada rapat paripurna.

Pembahasan ambang batas parlemen terus bergulir di DPR. Hari ini DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan Badan Legislatif untuk revisi RUU Pemilu khususnya pasal yang mengatur nilai parliamentery threshold (PT)

RUU usul inisiatif Baleg tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD akan disahkan menjadi menjadi RUU DPR. DPR RI, Selasa (19/7) ini menggelar Rapat Paripurna ke-34 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011. Berdasarkan jadwal yang tertera di depan ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ada empat agenda yang akan diputuskan DPR RI hari ini.Pertama, Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.Kedua, Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.Ketiga, Penetapan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai mitra kerja Komisi III DPR.Keempat, Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi RUU DPR.