Lobi antarfraksi di Pansus Angket Bank Century akhirnya menghasilkan titik temu. Pansus menyepakati meminta kepada Sri Mulyani dan Boediono, saksi dalam penyelidikan pansus, untuk menonaktifkan diri.

Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pembentukan Komite Koordinasi (KK) tidak mempunyai dasar hukum harus dikoreksi. Kesimpulan BPK, utamanya terkait hukum, harus dikritisi.

KPK menegaskan bahwa dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun yang dikucurkan ke Bank Century merupakan uang negara. Sebab, uang modal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang digunakan sebagai jaminan dana talangan itu berasal dari APBN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pembentukan Komite Kordinasi (KK) tidak mempunyai dasar hukum. Pendapat BPK ini dinilai tidak paham dengan hukum.

Kementerian BUMN siapkan sanksi jika ada Direksi BUMN yang mendapatkan jatah bunga dari penyimpanan uang BUMN di Century.

BPK bersikukuh uang yang digunakan LPS untuk penyelamatan Bank Century yang nilainya mencapai Rp 6,7 triliun, merupakan uang negara.

Dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang pernah disimpan di Bank Century jumlahnya mencapai Rp 80 miliar.

BPK kembali menegaskan Komite Koordinasi (KK), lembaga yang menyerahkan Bank Century ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), tidak mempunyai dasar hukum. Akibatnya, penanganan Bank Century oleh LPS lewat pemberian Penyertaan Modal Sementara (PMS) Rp 6,7 triliiun juga bermasalah.

BUMN-BUMN ternyata ikut menyimpan dananya di Bank Century. Penempatan dana BUMN di Century ditengarai menjadi salah satu pertimbangan BI menetapkan Century sebagai bank gagal sistemik sehingga perlu diselamatkan.

MAKI mendesak KPK mengusut asal-usul uang milik sejumlah BUMN yang disimpan di Bank Century. Termasuk siapa saja pihak yang mengambil keuntungan dari simpanan tersebut.