Sejumlah massa menggelar demonstrasi dan aksi teatrikal di depan Kantor Kemenkum HAM siang ini. Dalam orasinya mereka menuntut agar Kemenkum HAM membuka informasi tentang data seluruh koruptor yang telah menerima remisi dan pembebasan bersyarat.

Direktur Infokom Ditjen PAS Ibnu Chuldun angkat bicara dengan ramainya isu pembebasan bersyarat Narapidana Anggodo Widjojo. Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya masih meneliti pembebasan bersyarat tersebut.

Anggodo Widjojo mendapat remisi dengan jumlah yang fantastis, yakni 29 bulan 10 hari dan pembebasan bersyaratnya tengah diproses. KPK pun menyatakan remisi fantastis Anggodo tidak sah.

Pihak Kemenkum HAM saat ini tengah mengkaji permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan narapidana percobaan penyuapan pimpinan KPK, Anggodo Widjojo.

KPK menolak mentah-mentah pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi Anggodo Widjojo. Surat meminta rekomendasi dari Dirjen Pemasyarakatan pun dibalas KPK dengan tak menyetujui pembebasan bersyarat.

KPK menolak memberikan rekomendasi bersyarat bagi Anggodo Widjojo. KPK sudah membalas surat yang dikirimkan Dirjen Pemasyarakatan untuk meminta pertimbangan.

Lapas Sukamiskin Bandung mengusulkan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus percobaan suap pimpinan KPK, Anggodo Widjojo. Dia telah menjalani 2/3 masa hukuman yang jatuh pada 18 Agustus lalu. 

Pembebasan bersyarat Hartati Murdaya dikecam banyak pihak. Mulai dari KPK, kalangan LSM hingga sesama narapidana korupsi. Selain Hartati, adakah napi lain yang mendapat perlakuan serupa?

Untuk pembebasan bersyarat (PB) pada tindak pidana khusus, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan persyaratan tersebut seharusnya tidak perlu akumulatif.

Pemberian pembebasan bersyarat (PB) Hartati Murdaya menjadi polemik. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan proses pemberian PB tersebut sudah sesuai prosedur.