Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan pembenahan di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Kejagung akan merespon instruksi tersebut dengan melakukan reposisi mulai dari Wakil Jaksa Agung sampai Jaksa Agung Muda.

Senin (16/11) malam, SBY memanggil Kapolri dan Jaksa Agung ke Cikeas. Menko Polhukam berdalih pemanggilan tersebut bukan sebagai persiapan dalam menghadapi rekomendasi final Tim 8.

Pergantian 3 kepala staf Tentara Nasional Indonesia secara serentak dinilai tak bisa dilepaskan dari kekisruhan KPK vs Polri belakangan ini. Langkah ini dilakukan sebagai batu loncatan Presiden untuk kemudian mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.

Munculnya nama pejabat Kepolisian dan Kejagung dalam rekaman Anggodo Widjojo harus dijadikan ajang untuk mereformasi total Polri dan Kejagung.

Desakan agar Kapolri dan Jaksa Agung diganti  mulai mengemuka sejak Bibit  dan Chandra ditahan. Presiden SBY diminta turun tangan mencopot mereka.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin ikut barisan tokoh-tokoh dan masyarakat yang menjamin pembebasan Bibit dan Chandra. Presiden SBY seharusnya berani mengganti Kapolri dan Jaksa Agung.

2 Posisi di pucuk petinggi penegak hukum yakni Kapolri dan Jaksa Agung tidak mengalami pergantian. Meski tetap menaruh optimisme, namun muncul sebersit keraguan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan mengganti 3 pejabat setingkat menteri dalam kabinet Indonesi Bersatu (KIB) Jilid II. Pejabat tersebut adalah Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri

Menjelang pergantian kabinet, posisi Jaksa Agung juga mulai diperbincangkan. Kalangan DPR berharap posisi Jaksa Agung nantinya diisi oleh jaksa karier.

Krisna Mukti terus menyuarakan ketidakadilan yang dirasakannya dalam kasus dugaan penipuan yang menjeratnya. Krisna meminta jaksa penuntut umum yang menangani kasusnya diganti.