Insiden pembubaran acara sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX, tak hanya ditangani tim Mabes Polri. Tim dari Polda Jatim, ambil bagian dari penyelidikan tersebut.

Tim Mabes Polri dari Bareskrim melakukan penyelidikan atas insiden pembubaran sosialisasi kesehatan gratis Komisi IX DPR RI oleh sejumlah organisasi masyarakat. Mereka elakukan pertemuan tertutup dengan Kapolres Banyuwangi.

Pengamat Politik Azyumardi Azra berpendapat, pembubaran FPI dikhawatirkan akan kembali ke rezim Soeharto. Solusinya, Kepolisian harus berani menangkap otak di balik insiden pembubaran paksa acara  Ribka Tjiptaning cs di Banyuwangi.

Front Pembela Islam (FPI) membantah telah melakukan pengusiran terhadap tiga anggota DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur. Karena saat insiden itu terjadi tak satu pun anggota FPI ikut.

Front Pembela Islam (FPI) menolak desakan pembubaran yang dialamatkan pada organisasinya. FPI menilai pembubaran adalah isu lama dan tidak berhasil.

Desakan agar ormas yang anarkis segera dibubarkan terus mengalir. Namun, kewenangan membubarkan bukanlah domain kepolisian.

Kegiatan anggota FPDIP yang dibubarkan massa Front Pembela Islam (FPI) di Banyuwangi adalah bentuk pelanggaran HAM. Tidak ada lembaga apa pun yang bisa membubarkan suatu kegiatan kecuali aparat yang berwenang.

Pasca kasus pembubaran acara PDIP oleh FPI beberapa waktu lalu, kini di twitter telah muncul pita dukungan (twibbon) bernama 'Disband FPI'. Walau belum ramai, beberapa pengguna twitter telah mengenakannya.  

Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning resmi melaporkan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya ke Bareskrim Polri. FPI dinilai telah melakukan tindak pidana.

Tindakan premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok agama makin meresahkan. Presiden SBY pun ditagih janjinya soal negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme.