Surat Komisi I kepada Pimpinan DPR untuk diteruskan ke Presiden SBY soal tudingan penghinaan terhadap DPR yang dilakukan Seskab Dipo Alam tetap akan dikirimkan. Keberatan Fraksi Partai Demokrat akan dicantumkan dalam surat tersebut.

Pemerintah perlu mengusut tuntas kasus iklan penjualan bayi di sebuah situs dagang online. Bila hasil proses hukum membuktikan ada kelalaian pihak pengelola situs, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi keras berupa pemblokiran situs.

"Padahal substansi surat Dipo sudah menyebar ke publik.”

"Saya mendengar keresahan akibat pernyataan Dipo. Kalau ini persoalan politik tidak terselesaikan dan Dipo menciptakan konflik baru, jangan salahkan DPR RI kalau ini mengarah ke hak interpelasi," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq.

Kementerian Keuangan memberikan tanda bintang (memblokir) anggaran kementerian pertahanan senilai Rp 678 miliar, atas rekomendasi surat Seskab Dipo Alam. Pemblokiran itu bukan tanpa alasan, apa penjelasan Menkeu?

Komisi I DPR menggelar rapat gabungan dengan Seskab, Menhan, Wamenhan, Menkeu dan Pangilma TNI. Rapat yang diharapkan bisa mencari solusi soal pencabutan tanda bintang anggaran Kemenhan justru tak menghasilkan kesimpulan.

Komisi I DPR tampaknya geram dengan langkah Seskab Dipo Alam dengan membintangi anggaran Kemenhan senilai Rp 678 miliar. Menurut Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, Dipo Alam harus bisa menunjukkan bukti.

Dipo Alam akhirnya memenuhi panggilan Komisi I untuk dimintai klarifikasi terkait anggaran Kemenhan yang dibintangi. Selain Dipo, hadir juga dalam rapat komisi I malam ini Panglima TNI, dan Kemenhan.

Pertemuan dengan Perdana Menteri Palestina dari Hamas Ismail Haniyya di Gaza menjadi salah satu agenda penting kunjungan Komisi I DPR. USai bertemu dengan Haniyya, Komisi I DPR kemudian melanjutkan perjalanan ke Jordania.

Komisi I DPR menempuh perjalanan panjang untuk memberikan dukungan politik kepada Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Kunjungan ini menuai pujian dan sambutan hangat dari pemerintah Palestina.