Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) membantah keras anggotanya melakukan kartel harga minyak goreng. Pengaturan harga yang dimaksud KPPU sebelumnya adalah dalam rangka operasi pasar.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya telah selesai melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan kartel minyak goreng (migor) dan kasus penetapan biaya fuel surcharge. Putusan dibacakan besok.

KPPU menghitung potensi kerugian masyarakat dari praktek (dugaan) kartel oleh para perusahaan minyak goreng (migor) dalam negeri setiap tahunnya mencapai Rp 20 triliun.

KPPU  telah mengantongi 7 produsen minyak goreng yang diduga menguasai 80% pangsa pasar di Tanah Air. Hasil monitoring KPPU atas dugaan kartel migor ini diharapkan selesai Mei.

KPPU telah memanggil para produsen minyak goreng murah, Minyakita. Pemanggilan itu terkait pelaksanaan CSR dengan menjual Minyakita pada harga murah Rp 6.000 per liter.

Pemerintah akan membatasi penggunaan minyak goreng (migor) curah. Masyarakat akan diarahkan untuk penggunaan minyak goreng kemasan.