Putusan Pengadilan Bandung terhadap Walikota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad menambah daftar deretan kasus yang divonis bebas Pengadilan Tipikor di daerah. Kualitas pengadilan tipikor di daerah dikhawatirkan semakin menurun.

Jaksa KPK harus berpikir untuk memasukkan pasal pencucian uang sebagai senjata ampuh menjerat terdakwa korupsi. Saran ini dilontarkan setelah Pengadilan Tipikor Bandung dan Semarang memvonis bebas terdakwa koruptor karena hakim menilai jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad dari dakwaan korupsi. Sebelumnya Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Walikota Bogor dibebaskan.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi Nonaktif Mochtar Mohammad dari seluruh dakwaan jasa penuntut umum KPK. Apa saja pertimbangannya? 

Pengadilan Tipikor Bandung membebaskan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad dari dakwaan korupsi. Sebelumnya, di pengadilan ini pula Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat divonis bebas.

Setelah Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat dibebaskan Pengadilan Tipikor Bandung, kali ini giliran Wali Kota Bekas Nonaktif Mochtar Mohammad yang dibebaskan dari dakwaan korupsi.

Setelah Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ru'yat dibebaskan Pengadilan Tipikor Bandung, kali ini giliran Wali Kota Bekas Nonaktif Mochtar Mohammad yang dibebaskan dari dakwaan korupsi.

Akankah majelis hakim mengeluarkan vonis bebas terhadap Walikota non-aktif Bekasi Mochtar Mohammad, seperti halnya terhadap dua kepala daerah sebelumnya.

Majelis hakim Tipikor Bandung kembali akan menjatuhkan vonis terhadap walikota Bekasi non-aktif Mochtar Mohammad, hari ini. Akankah majelis hakim mengeluarkan vonis bebas terhadap Mochtar, seperti halnya terhadap dua kepala daerah sebelumnya.

Wakil Walikota Bogor nonaktif Ahmad Ru'yat divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis (9/8/2011). Padahal sebelumnya JPU menuntut Ahmad dengan 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.