ICW menyerahkan hasil penelusurannya terhadap 40 calon hakim ad hoc tipikor ke Mahkamah Agung (MA). ICW tidak puas dengan 40 calon hakim punggawa antikorupsi di Indonesia.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pengangkatan Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi adalah satu kemunduran bagi independensi Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai bentuk sindiran, ICW kemudian membuat parodi Patrik Alis Star.

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi hakim konstitusi. Saat menjadi Menteri Hukum dan HAM, Patrialis juga dinilai mempunyai catatan buruk dan tidak pro pemberantasan korupsi.

Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal ini merupakan suatu kemunduran bagi independensi MK.

Ada kekhawatiran dengan dipindahnya Freddy Budiman dari LP Cipinang ke LP Nusakambangan. Freddy akan bisa bebas melakukan kegiatan tanpa pengawasan karena jauh dari Jakarta. 

'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK' menentang keras penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi. Menurut mereka prosedur penunjukan Patrialis telah menyalahi UU.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai semakin mengkhawatirkan. Gejala memberikan vonis ringan bahkan bebas hingga hakim pengadilan Tipikor yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin sering.

Halaman 107 perkara Yayasan Supersemar tiba-tiba menggoncang jagat peradilan Indonesia. Sebab dari putusan setebal 108 halaman, hanya halaman 107 yang salah.

Upaya Gubernur DKI Jokowi melakukan lelang jabatan menuai sukses. Diperoleh pejabat publik yang kompeten, masyarakat juga banyak yang mengapresiasi. Nah, semangat reformasi ala Jokowi semestinya ditiru.

ICW akan melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Pelaporan ini terkait surat gugatan PP 99/2012 dari narapidana korupsi yang difasilitasi Priyo ke Presiden SBY.