"Satu-satunya cara untuk menyelamatkan DPR saat ini adalah dengan dengan dibukanya sidang seluas-luasnya kepada publik," tutur Bivitri.

Kejaksaan perlu mengeluarkan SKPP atau tindakan hukum lain guna menghentikan kasus yang melibatkan BW, demi keadilan dan kepastian hukum.

Akademisi dari berbagai universitas meminta Jokowi turun tangan menghentikan kasus yang menjerat pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW). Alasannya?

Para pakar yang malang melintang di dunia hukum Indonesia mendirikan sebuah sekolah Jentera, yang diharapkan dapat membentuk para praktisi berintegritas.

PPP dan Golkar masih berkonflik kepengurusan di pengadilan menjelang pilkada serentak 2015. Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta pandangan 4 pakar hukum terkait hal itu.

Pilkada serentak akan terjadi pertama kali di Indonesia pada akhir tahun ini. Tapi ada 2 parpol yakni PPP dan Golkar yang tengah bersengketa kepengurusan. Oleh karena itu, KPU diharapkan mendorong Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan surat edaran mempercepat proses peradilan sengketa parpol.

Komisi Pemilihan Umum meminta pendapat dari 4 pakar hukum tata negara terkait pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Hal itu karena ada beberapa parpol peserta pilkada serentak tengah mengalami konflik internal.

"Sampai saat ini kami masih belum tahu kenapa ditetapkan sebagai tersangka," kata Defrizal dalam perbincangan, Jumat (27/3/2015).

Bareskrim Polri menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka korupsi payment gateway atau sistem pembayaran secara online untuk pembuatan dan perpanjangan paspor. Menganggap langkah tersebut tidak tepat, Koalisi Masyarakat Sipil anti Kriminalisasi menilai payment gateway bukanlah pungutan liar (pungli).

Koalisi Masyarakat Sipil anti kriminalisasi menilai langkah Bareskrim Polri menetapkan Denny Indrayana sebagai tersangka korupsi payment gateway tidak tepat.