detikNews

Hemas-Farouk Dapat Dukungan untuk Pertahankan Posisi Pimpinan DPD

Gabungan LSM tersebut meminta Hemas-Farouk terus memperjuangkan hak mereka sebagai pimpinan DPD.

Kamis, 04 Mei 2017 15:38 WIB

detikNews

Angket DPR Dianggap Bertujuan untuk Ganggu Konsentrasi KPK

Manuver anggota DPR menggulirkan angket terhadap KPK yang disahkan Fahri Hamzah dianggap bertujuan untuk mengganggu KPK.

Rabu, 03 Mei 2017 15:44 WIB

detikNews

ICW: Hak Angket KPK Adalah Premanisme Politik

ICW menganggap manuver para anggota DPR yang mengegolkan hak angket KPK melakukan premanisme politik.

Rabu, 03 Mei 2017 14:55 WIB

detikNews

Dorongan Pembubaran DPD sebagai Puncak Kekecewaan Publik

Kisruh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terkait pergantian pimpinannya membuat publik mendorong wacana pembubaran lembaga tersebut.

Sabtu, 08 Apr 2017 14:44 WIB

detikNews

Kisruh DPD Dinilai Tidak Representasikan Daerah

Konflik di DPD tentang masa jabatan pimpinan dinilai sama sekali tidak mempresentasikan fungsi dasar lembaga tersebut sebagai perwakilan daerah.

Sabtu, 08 Apr 2017 13:02 WIB

detikNews

Oesman Sapta: Boleh Saja DPD Dibubarkan

Oesman Sapta santai menanggapi desakan pembubaran DPD. Dia mengatakan ada mekanisme bila DPD akan dibubarkan.

Selasa, 04 Apr 2017 17:21 WIB

detikNews

Formappi: Daripada Diperalat Politisi, Lebih Baik Bubarkan DPD

Kondisi DPD yang diisi dan dipimpin kader partai politik dianggap sebagai kematian demokrasi. Formappi mendesak DPD untuk dibubarkan.

Selasa, 04 Apr 2017 15:46 WIB

detikNews

Pemerhati Parlemen: Kericuhan DPD Menambah Rasa Muak Publik

"Kericuhan semakin menambah rasa muak publik. Mereka sampai adu jotos demi merebut kekuasaan," kata Sebastian Salang.

Selasa, 04 Apr 2017 05:36 WIB

detikNews

Salah Ketik Sudah Diedit, Sejumlah Anggota DPD Taat Putusan MA

Sebagian anggota DPD siap mematuhi putusan MA yang mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD ke 5 tahun. Bagaimana dengan yang lain?

Senin, 03 Apr 2017 13:53 WIB

detikNews

Di DPR, KPK: Porsi Ideal Dana Parpol 50 Persen Dibantu Negara

Dalam RDP di Komisi III DPR, KPK kembali menyampaikan wacana tentang usulan dana partai politik (parpol) 50 persen ditanggung negara.

Rabu, 18 Jan 2017 12:00 WIB