Presiden SBY geram karena masih banyaknya hambatan-hambatan bisnis di Indonesia, khususnya di sektor birokrasi di pemerintahan pusat atau daerah.

Ada empat wilayah di lingkungan pemerintahan yang Presiden SBY nilai rawan korupsi. Dia meminta KPK dan jajaran penegak hukum memberi perhatian khusus sebagai bagian pencegahan dan penindakan terjadinya tindak korupsi.

Presiden SBY siap mendepak anak buahnya di jajaran pemerintahan jika diketahui menjadi penghambat birokrasi, terutama yang berhubungan dengan industri properti.

Sudah bertahun-tahun kota Medan sering terjadi pemadaman listrik yang hingga sekarang belum terselesaikan dengan baik dan benar. Dalam seminggu bisa terjadi 2-5 pemadaman dengan minimal waktu pemadaman terjadi sekitar 2-3 jam sehari dan maksimal bisa 8-10 jam sehari.

Wali Kota dan lurah menyambut positif sidak-sidak yang digeber Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mereka siap menjalankan instruksi Jokowi dan bekerja 24 jam.

Usai menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkunjung ke pusat monitoring TMC Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Di situ, ia sempat memantau situasi lalu lintas Jakarta melalui beberapa monitor CCTV.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.

Kondisi Indonesia masuk dalam kategori penyakit kronis dengan tingkat kejahatan korupsinya yang tinggi. Kalau menurut ilmuwan, sosiologi korupsi itu disamakan dengan 'patologi sosial' yang sangat sulit disembuhkan, apabila tidak mulai dari sikap dan karakter.

Menkes Nafsiah Mboi berjanji buruh bakal mendapat Jamkesmas. Namun, ia mengatakan Jamkesmas baru berlaku bagi seluruh masyarakat, termasuk untuk buruh pada tahun 2019.

Wakil Presiden Boediono menginstruksikan agar semua lembaga pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Boediono mengingatkan sengketa informasi dari pemohon kepada Badan Publik akan semakin banyak.