Kejati Jabar kembali menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemkot Bandung. Keempat orang itu adalah ajudan dari walikota dan sekda Kota Bandung.

Kemendagri masih mendalami dan melakukan pengkajian terhadap laporan dugaan penyelewengan dana hibah bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut.

Sekda Kota Bandung Edi Siswadi menegaskan tak ada satupun dokumen yang dibawa Kejati Jabar dari ruangannya, terkait penyelidikan dugaan korupsi dana bansos.

Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda siap bila dirinya diperiksa Kejati Jabar terkait kasus dugaan korupsi dana bansos APBD Kota Bandung pada 2007-2010. Ayi menyatakan tak perlu izin presiden bila Kejati Jabar ingin meminta keterangannya.

Kejati Jabar menargetkan kasus dugaan korupsi bansos APBD Kota Bandung 2007-2010 rampung atau naik ke meja hijau pada November mendatang.

Sebanyak sembilan penyidik Kejati Jabar turun tangan menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kota Bandung. Sejauh ini sudah lebih 26 saksi yang dimintai keterangan.

Barang bukti yang disita di ruang Sekda Kota Bandung diangkut menggunakan tiga mobil oleh penyidik Kejati Jabar. Dokumen yang disita itu sebagai penunjang bahan penyidikan kasus dugaan korupsi Bansos

Penyidik Kejati Jabar kembali menyita barang bukti kasus dugaan korupsi dana Bansos 2010 senilai Rp 40 miliar. Barang bukti berupa dokumen diamankan dari ruang Sekda Bandung Edi Siswadi.

Bantuan sosial selama ini justru digunakan untuk kepentingan Pilkada. Untuk menghindari terulangnya hal tersebut, diusulkan agar 6 bulan menjelang pelaksaan Pemilukada, calon incumbent dilarang memberikan Bansos.

Sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah. Hal itu dipandang sebagai bentuk politisasi anggaran dan kejahatan Pemilukada.