Janji DPR menghentikan revisi UU KPK harus dipantau masyarakat. Karena sejumlah fraksi masih mendorong revisi tetap dilakukan, dengan alasan untuk penguatan KPK.

Pembahasan revisi UU KPK masih terus bergulir di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyarankan agar revisi UU KPK dipetieskan alias distop total.

Badan Legislasi (Baleg) DPR tak bisa serta-merta menghentikan revisi UU KPK. Proses panjang harus ditempuh dan dipantau masyarakat agar revisi UU KPK di drop dari program legislasi nasional (Prolegnas).

DPR berencana menghentikan revisi UU KPK karena momentum yang dirasa belum tepat. Namun DPR belum tentu menghapus revisi UU KPK dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Badan Legislasi akan memutuskan lanjut tidaknya pembahasan revisi Undang-Undang KPK pekan depan. Keputusan ini akan diambil saat Panja revisi UU KPK memberi laporan ke Baleg.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin bicara soal dirinya yang disebut menjadi pelopor revisi UU KPK. Aziz menegaskan, dirinya hanya menjalankan aturan.

Seluruh Fraksi di Komisi III DPR kini sudah sepakat untuk menolak revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya revisi UU KPK ini akan resmi ditarik setelah ditetapkan melalui sidang paripurna DPR.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) sudah sepakat menolak revisi UU KPK. Nasib UU KPK kini bukan hanya di pembahasan Baleg, tetapi di tangan pimpinan DPR.

Butuh kesepakatan dari fraksi-fraksi agar pembahasan revisi UU KPK itu tak diteruskan. Seperti halnya PD, PKS dan PKB, PPP dan Gerindra juga sepakat agar pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

Dukungan agar Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan revisi UU KPK juga datang dari PKB. Lebih baik mempertahankan UU KPK yang ada sekarang.