Pemanggilan bos media dinilai salah alamat karena seharusnya DPR memanggil lembaga yang berwenang dalam regulasi seperti Kemenkominfo, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

Terjunnya beberapa bos media ke ranah politik mengkhawatirkan kalangan Senayan. Pansus revisi UU Pemilu berencana memanggil bos media dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR.

Partai kecil dan menengah anggota poros tengah akan mengambil sikap tegas menghadapi arogansi partai besar. Pilihannya adalah PT yang lebih moderat, atau boikot pembahasan Revisi UU Pemilu.

Beda politisi, beda lagi sebutannya terhadap koalisi parpol yang memperjuangan ambang batas parlemen. Anggota Komisi II DPR asal Partai Hanura, Akbar Faizal, mengatakan koalisi ini bernama Koalisi Penyelamat Demokrasi yang memperjuangkan PT 2,5 persen.

Pemerintah resmi mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) untuk pemilu legislatif 2014 mendatang sebesar 4 persen. Namun PDIP tetap menghendaki PT sebesar 5 persen.

Aturan wajib label halal yang bakal diketok DPR dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ditolak pengusaha. Ini bakal piicu pemalsuan label halal dan tak efektif.

Berkali-kali Kadin bersama beberapa asosiasi menolak keras Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) terkait kewajiban sertifikasi halal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol secara detil akan diatur dalam draft revisi RUU Jalan yang akan segera disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.

Draft RUU Jaminan Produk Halal akhirnya disetujui dalam rapat pleno Badan Legislatif DPR RI. Setelah beberapa hari sebelumnya juga telah tercetus pembentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Setelah sekian lama berkutat dengan RUU JPH, akhirnya sidang Badan Legeslatif DPR RI mencapai suatu keputusan penting. Beberapa hari lalu, kelembagaan yang akan menangani produk jaminan halal di Indonesia pun mencapai titik terang.