Beranikah Polri mengusut tuntas transaksi mencurigakan Aiptu LS yang mencapai Rp 1,5 triliun? Harapan publik begitu besar akan kesungguhan Polri membongkar kasus dugaan rekening gendut bintara polisi.

Prinsip Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, “Pertahanan Terbaik adalah Menyerang” nampaknya sedang diadopsi oleh PKS saat terjepit berhadapan dengan kasus hukum di KPK. Upaya perlawananoleh PKS yaitu melaporkan sejumlah penyidik dan jubir KPK kepada Kepolisian.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Kejaksaan Agung. Mereka mendesak agar 57 orang terpidana kasus korupsi segera dieksekusi dan mengembalikan kerugian uang negara.

MA telah menjatuhkan hukuman denda Rp 3.07 triliun terhadap yayasan Beasiswa Supersemar milik Soeharto. Namun, perkara yang diputus pada 2010 ini hingga sekarang belum dilaksaksanakan. 

ICW bersama dengan tiga LSM anti korupsi menyerahkan jaring kepada Kejaksaan Agung Kejagung. Jaring ini sebagai simbol desakan agar para pelaku tindak pidana korupsi segera dijaring dan dikenai hukuman berat.

"Pelaporan ke Mabes Polri kita khawatirkan akan menghambat kasus korupsinya," kata Koordinator ICW, Febridiansya, tentang langkah PKS mempolisikan KPK atas tuduhan menyalahi prosedur hukum.

PKS akan melaporkan penyitaan KPK terhadap mobil LHI di Kantor DPP PKS yang dianggap tidak sesuai prosedur. PKS akan membawa serta SOP penyitaan yang ditandatagani mantan Deputi Penindakan KPK.

Upaya melawan koruptor tidak bisa dengan cara-cara pidana umum. Salah satunya perlu segera diselesaikan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Koruptor. 

Belajar dari kasus Ahmad Fathanah yang diduga melakukan praktek uang dari hasil korupsi, kemudian disebarkan ada pelajaran yang bisa diambil. Masyarakat diimbau berani lapor.

Tersangka Ahmad Fathanah dijerat oleh KPK dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam hal ini, sebenarnya istri maupun perempuan yang dekat dengan Fathanah.