Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie berharap hubungan antara KPK dan Polri tetap harmonis, meski sempat terjadi turbulensi diantara kedua lembaga penegak hukum itu. Dia mengimbau persoalan yang menerpa Novel Baswedan harus diselesaikan dalam koridor hukum.

Penyidik KPK Novel Baswedan ‎menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Kini Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus bahwa status tersangka bisa dipraperadilkan. Akankah pihak Novel menempuh jalur itu?

Penyidik KPK Novel Baswedan akhirnya ditangguhkan penahanannya oleh Bareskrim Mabes Polri. Ia menjelaskan keberatannya saat pemeriksaan dipindahkan ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Penyidik KPK Novel Baswedan ingin kasus yang menjeratnya diselesaikan dengan tuntas. Dia pun siap mengikuti proses hukum yang berjalan setelah dia sempat ditangkap dan ditahan oleh Bareskrim Polri.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan KPK mendukung kasus Novel sampai ke pengadilan. Bahkan, KPK dan Polri sepakat memfasilitasi kekurangan yang dibutuhkan.

Dalam penggeledahan rumah penyidik KPK Novel Baswedan pada Jumat (1/5) kemarin, penyidik Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah barang termasuk ponsel. Salah satu ‎ponsel yang disita polisi dinyatakan pihak keluarga adalah milik anak Novel.

Novel Baswedan diboyong ke Bengkulu untuk melakoni rekonstruksi kasus penganiayaan pencuri sarang burung walet saat dirinya masih duduk di kursi Kasatreskrim. Sedianya rekonstruksi digelar pukul 19.00 WIB kemarin, namun alam punya kuasa.

Pimpinan KPK dan Polri menggelar pertemuan khusus untuk membahas mengenai penyidik Novel Baswedan yang ditangkap pada Jumat kemarin. Dua lembaga penegak hukum itu pun membuat kesepakatan.

Istri Novel Baswedan Rina Emilda akhirnya berbicara kepada publik. Didampingi oleh aktivis antikorupsi Usman Hamid selaku perwakilan keluarga, ‎Emilda berbicara bahwa apa yang menimpa suaminya adalah bagian dari risiko perjuangan.

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar penyidik KPK Novel Baswedan tidak ditahan usai ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Pernyataan Jokowi itu dianggap bukan sebagai suatu intervensi kewenangan.