Selama tahun 2013, Polda Metro Jaya hanya mampu menyelesaikan 7 dari 19 kasus korupsi yang diselidiki, atau sebesar 37 persennya saja. Penyelesaian kasus korupsi tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2012.

Pemprov DKI Jakarta dan Bank DKI melakukan penandatanganan MoU dengan BPK RI. BPK akan bisa mengakses langsung data transaksi rekening Pemprov DKI secara online pada Bank DKI.

BPK RI Perwakilan Jabar tengah memeriksa 12 kabupaten dan kota di Jabar untuk mengevaluasi penggunaan dana hibah dan bansos. Dari 12 daerah, lima di antaranya merupakan daerah yang baru saja menyelesaikan pilkada.

Kota Bandung masuk dalam daftar daerah yang 'betah' mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI dalam beberapa kurun terakhir. Namun kini Pemkot mengejar agar bisa WTP dengan berbagai program yang dicanangkan.

Opini laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di kabupaten kota di Jabar sejak 2007 hingga 2012 masih belum membanggakan. Hanya ada tiga daerah saja yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam rangka memperingati hari anti korupsi internasional, KPK menggelar acara pekan antikorupsi di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini diikuti oleh sejumlah instansi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Hasilnya, selama 2012 BPK menemukan kerugian Rp 320 juta.

Volume keuangan negara terus semakin membesar. Peningkatan penyelenggara keuangan tersebut juga berpotensi terjadi penyelewengan. Apalagi menjelang Pemilu 2014

Pemuda merupakan calon penggerak roda ekonomi dan pembangunan bangsa di masa depan. Maka sudah selayaknya pemerintah memupuk minat dan mengembangkan jiwa kewirausahaan para pemuda Indonesia.

"Temuan kita ada 13.969 kasus dengan nilai Rp 56,98 triliun. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo.