Pidato Presiden SBY menyangkut belum diperlukannya revisi UU KPK direspons Fraksi Partai Golkar DPR. Kini, Golkar akhirnya menarik dukungan revisi UU KPK.

Pidato SBY soal revisi UU KPK diibaratkan seperti umpan lambung untuk DPR untuk tidak bermain dengan upaya pemberantasan korupsi. DPR harus segera menghentikan rencana revisi UU KPK.

Pesan SBY terkait tidak diperlukannya revisi UU KPK harus direspon oleh DPR. Respon tersebut dengan cara menghentikan penyusunan RUU KPK oleh Komisi III maupun Baleg dan dicabut dari program legislasi nasional 2010-2014.

Baleg menilai ada dua pilihan mengenai kelanjutan RUU itu, dihentikan atau dilakukan perubahan-perubahan secara terbatas.

Meski sejumlah partai telah menyatakan sikapnya untuk menghentikan revisi UU KPK dengan menyurati pimpinan DPR, Partai Golkar tetap ingin merevisi UU KPK. 

Komisi III menolak melanjutkan pembahasan revisi undang-undang KPK dan menyerahkannya kepada Baleg. Mereka membantah jika keputusan itu sebagai bentuk lepas tanggung jawab.

Komisi yang membidangi masalah hukum itu menganggap draf yang telah diajukan kedaluwarsa dan menyerahkan kelanjutan pembahasan kepada Baleg. Namun Baleg meminta surat resmi dari Komisi III yang menyatakan penyerahan itu.

Baleg dan Komisi III DPR menggelar rapat lanjutan pembahasan draf RUU KPK. Namun secara mengejutkan, Komisi III DPR menolak membahas draf revisi itu dan meninggalkan ruang rapat.

Pidato Presiden SBY semalam memberi angin segar bagi UU KPK. Revisi UU KPK yang masih dibahas di Baleg DPR diharapkan bisa dihentikan. PD mendukung revisi UU kontroversial tersebut distop.

Presiden SBY tidak setuju Revisi Undang-undang (RUU) KPK dilanjutkan. Padahal, tanpa restu SBY, tak mungkin RUU tersebut bisa terwujud menjadi UU.