Ada anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 Triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2015. Ketua DPRD DKI dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi menilai ada yang janggal dari dana tersebut.

APDB DKI 2015 sudah disetujui DPRD lewat rapat bersama SKPD terkait. Namun APBD yang sudah final ini justru bukan yang dibawa Ahok ke Menteri Dalam Negeri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak gentar dengan hak angket yang diajukan oleh DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok dengan senang hati menyambut baik hak investigasi dewan.

Hubungan PDIP dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama PDIP memanas. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah dana siluman APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun.

Ketua DPD RI Irman Gusman angkat bicara soal polemik Ahok dengan DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak angket gara-gara APBD DKI Jakarta. Irman berpendapat ‎DPRD tidak perlu mengajukan hak angket.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tak bisa menerima usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar memasukkan anggaran 'siluman' sebesar Rp 12,1 triliun ke dalam APBD 2015.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendapat 'kado' istimewa di seratus hari usia kepemimpinannya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD berencana mengajukan hak angket terhadap Ahok.

Kisruh APBD 2015 berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat perdebatan dengan DPRD DKI soal pergeseran alokasi anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang tidak disetujui Ahok. Kini Ahok terancam hak angket yang konon berujung penggulingan Gubernur eks Gerindra itu.

Kisruh antara Ahok dan DPRD lantaran dipicu oleh ketidaksepahaman APBD 2015 kian meruncing. Puncaknya, dewan sepakat ajukan hak angket melalui sidang paripurna yang digelar hari ini.

Permasalahan APBD 2015 DKI berujung pada kisruhnya antara eksekutif dan legislatif. DPRD mengklaim draft APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan draft sesuai persetujuan DPRD dengan Pemprov DKI seperti yang telah disepakati bersama.