Keberadaan jemaah Ahmadiyah hingga kini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian kalangan menyebut Ahmadiyah telah menyimpang dari ajaran Islam karena ajaran ini menyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.

Komisi VIII DPR RI yang membidangi masalah agama akan segera membentuk Undang-undang (UU) Kerukunan Umat Beragama (KUB). Rencana penyusunan UU KUB tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2011.

Fraksi Partai Golkar ikut mengkritik pemerintah atas terjadinya insiden kekerasan di Cikeusik dan Temanggung. Pemerintah dianggap lalai menjalankan kewajiban dalam memberi perlindungan keamanan bagi warga negara.

RUU Jaminan Produk Halal kini tengah memasuki itik terang. Pemerintah dan LPPOM MUI akhirnya memperoleh titik temu. Prosesnya pun sudah mutlak dengan keterlibatan BPOM dalam pelaksanaan.

Komisi VIII DPR RI saat ini sedang menggodok RUU Produk Jaminan Halal (PJH). Nantinya dalam RUU tersebut setiap industri makanan diwajibkan untuk mencantumkan label halal.

MUI mendapatkan data bila 54 persen produk makanan yang beredar di pasaran berlabel halal bodong. Produk makanan tersebut mencantumkan label halal, namun belum tentu memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggapan bahwa sertifikasi halal tetap menjadi haknya. Hal ini dikarenakan halal adalah urusan syariah, sehingga para ulama lah yang pantas mengeluarkan sertifikasinya.

Beberapa hari lalu digelar rapat dengar pendapat antara MUI dan Ormas Islam dengan Komisi VIII DPR-RI. Rapat dengar pendapat ini dimaksudkan untuk menghimpun masukkan terkait RUU JPH. Apa saja yang menjadi pokok bahasan penting rapat ini?

Tidak hanya melibatkan kepolisian, kasus pelarian kedua Arumi Bachsin sudah melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). DPR pun sudah memanggil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk diminta penjelasan soal Arumi.

Masalah penjualan minuman beralkhol di minimarket yang mudah didapatkan oleh konsumen di bawah umur mengundang perhatian pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pelayan menanyakan identitas pembeli.