DPR membenarkan adanya rencana kunjungan kerja ke Belanda. Kunjungan itu terkait pembahasan RUU Bantuan Hukum yang tengah digodok Badan Legislasi (Baleg).

Meski banyak dikecam, agenda kunjungan DPR ke luar negeri malah makin ramai. Kali ini sejumlah anggota DPR berencana untuk melakukan kunjungan kerja ke Belanda terkait RUU Bantuan Hukum.

Politisi Senayan tampaknya sudah tebal kuping dengan berbagai kritikan tajam dari berbagai kalangan terkait studi banding ke luar negeri. Pilihan terakhir yang bisa digunakan untuk menegur para anggota dewan ini adalah partai mereka masing-masing.

Rencana studi banding BK DPR ke Yunani untuk belajar etika parlemen, sukses menuai kecaman rakyat. DPR seolah makin tidak peduli saat memaksakan kehendak, dengan menantang logika berpikir rakyat.

Lagi-lagi anggota Dewan mendapat sorotan. Penyebabnya, rencana keberangkatan 8 anggota BK DPR ke Yunani untuk studi banding soal etika dan disiplin para senator. Kegiatan itu dinilai hanya sebagai modus untuk jalan-jalan.

Rencana Badan Kehormatan (BK) DPR pergi ke Yunani untuk belajar etika dan disiplin terus menuai kritik. BK DPR diminta menghormati dan menyelesaikan dahulu pengaduan masyarakat terkait anggota DPR yang menjadi tugasnya.

Badan Kehormatan DPR berencana melakukan studi banding ke Yunani untuk belajar etika dan disiplin. Padahal masih banyak pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan oleh Badan ini.

Berbeda dengan 8 anggotanya, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Gayus Lumbuun, justru menolak berangkat ke Yunani untuk belajar etika dan disiplin. Gayus berpendapat kunjungan itu tidak ada manfaatnya dan anggarannya besar.

Meski dihujani kritik, anggota DPR terus melakukan kunjungan ke luar negeri. Kali ini giliran 8 anggota Badan Kehormatan (BK) DPR akan berangkat ke Yunani untuk melakukan studi banding.

Anggota DPR kembali menuai kritik dengan keberangkatan mereka ke 2 negara untuk melakukan kunjungan kerja. Untuk meningkatkan mutu kunjungan kerja, anggota DPR bisa mengikutsertakan pakar-pakar politik.