Aulia Pohan kerap meninggalkan LP Salemba saat menjalani masa penahanan. Dengan alasan memeriksa gigi, terpidana kasus aliran dana BI itu menjalani perawatan di RS Pondok Indah.

Pemerintah diminta jangan lagi memberi remisi pada koruptor. Patut dicatat, korupsi adalah kejahatan luar biasa seperti halnya terorisme.

Bukan hanya masyarakat saja yang terbingung-bingung dengan pembebasan bersyarat untuk Aulia Pohan Cs. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil menyeret besan Presiden SBY itu ke penjara saja juga heran.

Pengamat politik Yudi Latif merasa curiga dengan pemberian garasi kepada mantan bupati Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur, Syaukani Hasan Rais. Kalau hanya alasan sakit, sebenarnya Syaukani bisa dijadikan tahanan kota.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta polemik soal grasi Syaukani HR dan pembebasan bersyarat Aulia Pohan tak dipersoalkan. Secara aturan, tidak ada yang salah dari dua kebijakan tersebut.

Terpidana aliran dana BI, Aulia Pohan, sudah kerap pulang ke rumahnya sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat pada 18 Agustus. Hal ini dibenarkan Ditjen Lapas Kemenkum dan HAM karena Aulia mendapatkan asimilasi sebelum bebas.

Eks Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2010. Presiden SBY sama sekali tidak mencampuri urusan pembebasan bersyarat besannya itu.

Aulia Pohan, Maman Somantri, Aslim Tadjuddin dan Bunbunan Hutapea mendapat pembebasan bersyarat setelah dibonus remisi tiga bulan. Menkum HAM Patrialis Akbar memastikan penghitungan masa hukuman sudah sesuai aturan.

Pemberian remisi bagi koruptor terus menuai protes. Pemerintah pun diminta mengambil tindakan nyata dengan menghapus aturan mengenai pemberian remisi yakni PP 28/2006.

Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menuding Presiden SBY tidak serius memberantas korupsi jika mengobral remisi terhadap koruptor. Jika perilaku yang demikian ini tidak dihentikan, akan menjadi preseden buruk.