detikNews

PKS Dukung Pihak yang Akan Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

PKS menyebut ada beberapa pasal karet di Perppu Ormas. Mendukung jika ada yang gugat Perppu Ormas ke MK.

Kamis, 13 Jul 2017 13:26 WIB

detikNews

Perppu Pembubaran Ormas Digugat ke MK, Ini Kata Wiranto

Wiranto mengakui ada yang menolak Perppu 2/2017. Dia mengingatkan bahwa Perppu ini terbit untuk menyelamatkan bangsa dari berbagai ancaman.

Kamis, 13 Jul 2017 12:39 WIB

detikNews

DPR Sudah Terima Perppu Pembubaran Ormas dari Pemerintah

DPR sudah menerima Perppu 2/2017 tentang Ormas dari pemerintah. Perppu itu akan dibahas DPR mulai masa sidang berikutnya yang dimulai bulan depan.

Kamis, 13 Jul 2017 11:21 WIB

detikNews

Hanura: Perppu Pembubaran Ormas Bukan untuk Kepentingan Penguasa

Hanura menilai langkah pemerintah menerbitkan Perppu Pembubaran Ormas sudah tepat. Perppu ini disebut demi kepentingan bangsa, bukan penguasa.

Kamis, 13 Jul 2017 11:03 WIB

detikNews

Pengakuan Koboi Sejati Boni Hargens dan Siap Dites Urine

Boni Hargens membantah dirinya sedang mengalami sakau saat melakukan siaran live di televisi. Boni mengajukan diri untuk menjalani tes urine.

Kamis, 13 Jul 2017 08:14 WIB

detikNews

Pembacok Hermansyah Ditangkap, Perppu Ormas Terbit

detikcom merangkum sejumlah berita yang menjadi sorotan pada Rabu kemarin

Kamis, 13 Jul 2017 07:24 WIB

detikNews

MUI Harap Perppu 2/2017 Tak Hanya Sasar Ormas Tertentu Saja

Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi mengaku memahami urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 2/2017 tentang Ormas.

Kamis, 13 Jul 2017 06:43 WIB

detikNews

Dukung Perppu Pembubaran Ormas Radikal, PBNU: Langkah Tepat!

PBNU mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Kamis, 13 Jul 2017 03:06 WIB

detikNews

HTI Intensif Komunikasi dengan DPR untuk Tolak Perppu Ormas

Merasa terancam oleh Perppu tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meminta DPR menolak Perppu tersebut.

Kamis, 13 Jul 2017 02:12 WIB

detikNews

Akan Gugat ke MK, Yusril: Ada Pasal Karet Dalam Perppu Ormas

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang Ormas.

Kamis, 13 Jul 2017 01:46 WIB